Pemerintah mengaku 'menyerah' dan belum siap untuk melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi di April 2011. Alasannya, harga minyak sedang melonjak tinggi serta belum siapnya SPBU di Jabodetabek.
"Pembatasan itu dilakukan dengan asumsi-asumsi suatu kajian yang dilakukan oleh UI dan kemudian dilakukan kajian lagi ICP (harga minyak) berapa. Nah melihat perkembangan harga yang begitu tinggi saat ini dan dorong inflasi, dan tergantung kesiapan Jabodetabek dan sebagainya, dan ada baiknya kiat tunda itu," tutur Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditemui di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (24/2).
Namun Hatta tak mau dibilang mencla-mencle atau tidak tegas karena batalnya kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ini.
"Kita harus realistis, dan bukan kita tidak tegas atau mencla mencle, tapi kita harus cari solusi untuk rakyat kita. Kita harus sesuaikan itu," kata Hatta.
Hatta menjelaskan pemerintah tetap akan berbicara dengan DPR setelah kajian pembatasan BBM subsidi ini selesai.
Karena itu, bisa jadi pembatasan premium yang rencananya mulai dilakukan di Jabodetabek mulai 1 April 2011 akan mundur, akibat situasi perekonomian yang belum kondusif.
Subsidi Bengkak Rp 5 Triliun
Ditundanya kebijakan pembatasan BBM subsidi dari rencana awal di April 2011 berpotensi menaikkan dana subsidi BBM sebear Rp 3-5 triliun dalam setahun.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/2).
Agus mengatakan, kajian pembatasan BBM subsidi ini akan didiskusikan pemerintah bersama Pertamina dengan Komisi VII DPR. Namun yang pasti, kata Agus, jika dalam kajiannya ternyata kebijakan ini tak layak dan tak efektif, maka akan ditunda pelaksanaannya.
"Kalau dari Kemenkeu adalah menjadwalkan adanya pembatasan ini. Jadi program BBM subsidi tidak lebih dari 38 juta KL," jelas Agus.
"Yang jelas, komitmen kita yang berhak menerima subsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah, karena saat ini justru banyak masyarakat menengah ke atas yang menerima itu," kata Agus.
Agus mengatakan, saat ini pemerintah memang sangat waspada dengan krisis politik di Timur Tengah yang terus mendongkrak harga minyak dunia. Apalagi produksi atau lifting minyak mentah Indonesia masih melempem.
Dari :http://www.harian-global.com
